Tahun 2020, Semua Guru TK Ditargetkan Berpendidikan S1
JAKARTA. Tahun 2020, ditargetkan semua guru taman kanak-kanak
(TK) berpendidikan sarjana. Diperlukan langkah besar pemerintah untuk
membuat kebijakan yang berpihak pada pendidikan anak usia dini (PAUD).
“Saat ini, guru paud formal atau TK berjumlah 267.576 orang. Akan
tetapi yang baru berpendidikan sarjana baru 54.888 orang. Jadi masih
ada 212.688 guru yang belum sarjana,” kata Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia
Freyani Hawadi, Psikolog saat menghadiri pertemuan penyusunan rencana
kerja pemerintah (RKP) tahun 2014 dengan Badan Perencanaan Nasional
(Bappenas) di Jakarta, Kamis (11/4).
Dirjen menyatakan, kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi
perkembangan PAUD saat ini. Apalagi, sebagai bagian dari warga Asia
Pasifik, Indonesia memiliki target bersama untuk menjadikan seluruh
guru TK berpendidikan sarjana pada tahun 2020. Peningkatan kualitas
guru ini niscaya akan meningkatkan pula kualitas PAUD.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh Ditjen PAUDNI adalah
masih ada 30.124 desa yang belum memiliki PAUD. Hal ini menghambat
peningkatan angka partisipasi kasar (APK) PAUD yang saat ini masih
berkisar 34 persen pada usia 0-6 tahun, dan 63,60 persen pada usia 3-6
tahun. Artinya, Ditjen PAUDNI masih harus mengejar target APK PAUD
sebesar 75 persen pada tahun 2015.
Untuk itu, Dirjen yang juga akrab dipanggil Reni Akbar-Hawadi ini
berharap, pemerintah daerah dapat turut serta memberikan kepedulian
yang besar terhadap PAUD. Sampai saat ini ia menilai, masih banyak
daerah yang belum menyediakan anggaran yang cukup untuk membangun PAUD
di daerahnya.
Harapan ini terkait dengan minimnya anggaran PAUD dari APBN,
dibandingkan dengan kebutuhan. Untuk mencapai target PAUD, dibutuhkan
dana sebesar Rp17 triliun. Akan tetapi, tahun ini anggaran Ditjen
PAUDNI hanya sejumlah Rp2,4 triliun. Tentunya, anggaran itu tidak hanya
diperuntukkan bagi PAUD, tapi masih harus dibagi untuk pendidikan
nonformal dan informal.
Oleh karena itulah Dirjen PAUDNI tak henti-hentinya menyuarakan
penerbitan peraturan daerah (perda) PAUD kepada pemerintah daerah.
Dengan itu, maka akan terjadi sinergi antara APBN dengan APBD.
“Kami telah bersurat kepada walikota dan gubenur untuk membuat perda
PAUD. Perda ini penting, karena banyak yang beranggapan Paud bukanlah
prioritas, sehingga anggaran untuk PAUD di banyak daerah masih sedikit
sekali,” kata Guru Besar Universitas Indonesia ini.
Selain itu, Dirjen juga meminta kepada Bappenas untuk mendorong
pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan PAUD pada kegiatan
musrengbangnas yang akan dilaksanakan 30 April mendatang
PAUDNI menanggulangi kemiskinan
Sementara itu, pada acara yang sama, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas Dra. Nina
Sardjunani, MA menyatakan bahwa pada rapat kabinet terakhir Presiden
mempertanyakan mengenai keberhasilan pendidikan dalam menanggulangi
kemiskinan.
Menurut Nina, PAUDNI adalah jenis pendidikan yang langsung menjawab
penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu PAUDNI harus mendapatkan
perhatian yang serius.
“Dalam Ditjen PAUDNI, terdapat pendidikan keaksaraan dan kursus. Itu merupakan pendidikan yang direct terkait dengan penanggulangan kemiskinan. PAUD juga pada ujung-ujungnya akan berdampak pada pengurangan kemiskinan,” kata Nina.
Pendidikan keaksaraan merupakan program untuk mengentaskan buta
aksara.Penurunan buta aksara sangat penting karena aksara bukan sekedar
rangkaian huruf atau abjad saja, tapi juga merupakan sarana yang
menghantarkan cakrawala pengetahuan serta peradaban suatu bangsa.
Sementara pada bidang kursus dan pelatihan, Ditjen PAUDNI tetap
memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Program ini merupakan
upaya nyata untuk melatih masyarakat agar menguasai bidang-bidang
keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja untuk berwirausaha.
Warga miskin dan putus sekolah merupakan sasaran utama pada program
ini. Oleh karena itulah, PKH merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. (Dina Julita/HK)
Posting Komentar