mas baim
Petunjuk teknis penyaluran dana bantuan buku dan bahan ajar PAUD
Download disini

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2012
    • Subdit Program dan Evaluasi
      • A01. Juknis Penyelenggaraan TK Download disini
      • A02. Juknis Penyelenggaraan KB Download disini
      • A03. Juknis Penyelenggaraan TPA Download disini
      • A04. Juknis Penyelenggaraan Pos PAUD Download disini
      • A05. Juknis Penyelenggaraan PAUD TPQ Download disini
      • A06. Juknis Penyelenggaraan PAUD PAK Download disini
      • A07. Juknis Penyelenggaraan PAUD BIA Download disini
    • Subdit Pembelajaran dan Peserta Didik
      • Juknis BOP PAUD Download disini
      • Juknis Bantuan PAUD Inklusi dan TK LB Download disini
      • Juknis Bantuan PAUD Percontohan Kab-Kota Download disini
      • Juknis Bantuan Pembinaan Gugus PAUD Download disini
      • Juknis Bantuan Ujicoba Parenting Download disini
      • Juknis Bantuan Ujicoba Pendidikan Karakter Download disini
      • Juknis Penyelenggaraan Parenting Download disini
      • Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Download disini
      • Juknis Ortek Pembelajaran PAUD Download disini
    • Subdit Sarana dan Prasarana
      • JUKNIS APE 2012 Download disini
      • JUKNIS PASCA BENCANA 2012 Download disini
      • JUKNIS PAUD KEC DESA 2012 Download disini
      • Juknis REHAB PAUD 2012 Download disini
      • JUKNIS RKB 2012 Download disini
      • JUKNIS SARPEL 2012 Download disini
    • Juknis Kemitraan 
      • D01. Juknis Bantuan Rintisan TK dan KB Download disini
      • D02. Juknis Bantuan Rintisan TPA dan SPS Download disini
      • D03. Juknis Bantuan Rintisan PAUD Terpencil Download disini
      • D04. Juknis Bantuan Parenting Download disini
      • D05. Juknis Bantuan Penyiapan Akreditasi Lembaga PAUD Download disini
      • D06. Juknis Bantuan Pengembangan Model kerjasama dengan Lembaga Pengembang Download disini
      • D07. Juknis Bantuan Organisasi Mitra dan Profesi PAUD Download disini
      • D08. Juknis Bantuan Pemberdayaan Organisasi Mitra PAUD Download disini
      • D09. Juknis Bantuan Pendampingan PAUD oleh Organisasi Mitra PAUD Download disini
      • D10. Juknis Bantuan Festival Kreativitas Anak Download disini
      • D11. Juknis Bantuan Motivasi dan Stimulasi Para Penyelenggara PAUD Download disini
    • Juknis PPAUD
      • JUKNIS MONEV DAN LAMPIRAN Download disini
      • Juknis penyelenggaran PPAUD di masyarakat (TPK) Download disini
      • Juknis TFM All Download disini
      • Matching Grant Download disini
      • Pengelola Pengaduan Masyarakat Program PPAUD Download disini
      • Strategi Keberlanjutan Program PPAUD Download disini
      • Workshop Penjaminan Mutu Program PPAUD Download disini
  1. JUKNIS DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT 2012
    • 01. Buku PKBG 2012 Download disini
    • 02. Buku Juknis PSG PSW 2012 Download disini
    • 03. Buku Juknis PUG Kab Kota 2012 Download disini
    • 04. Buku Juknis Seni Budaya Lokal Download disini
    • 05. Buku Juknis Multikeaksaraan 2012 Download disini
    • 06. Buku Juknis TBM Ruang Publik tahun 2012 Download disini
    • 07. Bantuan Penguatan TBM Download disini
    • 08 Juknis Aks Kewirausahaan 2012 Download disini
    • 09 Juknis KUM 2012 Download disini
    • 10 Juknis PKH Perempuan 2012 Download disini
    • 11 Juknis Rumpin 2012 Download disini
    • 12 Juknis dekon Dasar mandiri Dekon Download disini
    • 13 Juknis Krn Ibu Krn Anak Cerita Anak 2012 Download disini
    • 14 Juknis RB3 Download disini
    • 15. Mutu FK-PKBM Download disini
    • 16. Kecakapan Keorangtuaan Download disini
    • 17. PKBM Tematik Download disini
    • 18. Buku Juknis PTPPO 2012 Download disini
  2. JUKNIS DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN 2012
    • 01_JUKNIS_PKH_REV_20120208 Download disini
    • 02_JUKNIS_PKM_REV_20120208 Download disini
    • 03_JUKNIS_DEVO_REV_20120208 Download disini
  3. SIM
    • PETUNJUK TEKNIS SIM PAUDNI 2012_v3_2 Download disini
    • LAMPIRAN APLIKASI DAYASERAP 2012 Download disini
    • LAMPIRAN APLIKASI PENDATAAN 2012 Download disini
sumber

mas baim
Ayo Ajak Anak-anak PAUD ke Museum

MEDAN. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta para orang tua dan guru-guru PAUD agar mengajak putra-putri mereka ke museum. Menurutnya, langkah tersebut sangat menyenangkan, dan efektif untuk mengenalkan budaya, sejarah, dan kearifan lokal.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal PAUDNI saat mendampingi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan, Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, Ph.D mengunjungi Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (20/7).  “Anak-anak harus dikenalkan dengan museum, agar ada internalisasi budaya sejak dini,” ucapnya.

Dirjen menuturkan  setiap museum memiliki benda-benda koleksi dan kekhasan masing-masing yang sejatinya dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk anak-anak. Ia mencontohkan, di museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki sekira 6.000 koleksi benda bersejarah, anak-anak PAUD dapat melihat sejarah kain Ulos. “Disini mereka bisa mengenal corak, morif, dan warna,” katanya.

Selain itu, Dirjen juga menilai bahwa museum memiliki peran penting dalam pembangunan karakter anak-anak sejak dini. Sebab, museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat yang memamerkan benda-benda yang terkait sejarah perkembangan kehidupan manusia dan lingkungan, tetapi juga berperan penting dalam mengembangkan nilai budaya untuk memperkuat jati diri bangsa. “Mari kita ajarkan anak-anak kita agar bangga terhadap bangsanya. Kalau anak-anak PAUD sudah punya museum minded, saya yakin karakter mereka lebih kuat,” tegasnya.

Ia mengakui, masyarakat banyak yang enggan mengunjungi museum. Padahal manfaatnya luar biasa besar. Sebagai sarana belajar, anak-anak PAUD dapat dirangsang untuk mengenali objek-objek yang ada dalam museum. Kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan bagi anak-anak PAUD. “Guru harus kreatif, jangan hanya mengajak anak-anak PAUD ke taman hiburan, atau lokasi-lokasi yang konvensional. Cobalah ajak anak-anak ke museum,” ajak Dirjen. (Yohan Rubiyantoro/HK)

 

mas baim
Pemerintah Mengalokasikan Rp 676,2 miliar untuk PAUD

JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 676,2 miliar untuk pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun ini. Sebanyak Rp 324 miliar dari anggaran tersebut dialokasikan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD bagi 45.000 lembaga.

Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal PAUDNI mengalokasikan bantuan untuk mendirikan 1.491 lembaga PAUD baru pada tahun 2013. Namun, anggaran tersebut belum mampu menuntaskan program Satu Desa Satu PAUD. Hingga akhir 2012, masih terdapat 25.834 desa yang belum memiliki PAUD.

Jika diasumsikan, rata-rata setiap tahun dialokasikan bantuan sebanyak 1.491 lembaga, maka diperlukan waktu lebih dari 15 tahun untuk seluruh desa dapat terlayani. “Oleh sebab itu tidak bisa bergantung dari APBN, butuh dukungan pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan seluruh masyarakat,” ucap Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (25/7).

Direktur Jenderal menguraikan, pada tahun ini akan mendorong penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif yang mampu mengoptimalkan/melejitkan kecerdasan anak sesuai tahap tumbuh kembang anak, dan memberikan kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan jangkauan sasaran yang makin luas, bermutu, merata dan berkeadilan.

Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada di masyarakat. “Kami sudah tidak lagi memberikan bantuan sarana prasarana, seperti Unit Gedung Baru atau Ruang Kelas Baru. Tetapi kami merangkul para mitra agar memberdayakan rumah ibadah, seperti masjid, gereja atau pura untuk lembaga PAUD,” ucapnya.

Hingga akhir Desember 2012, persentase anak 0–6 tahun yang memperoleh layanan PAUD mencapai 37,83% dari target sebesar 37,81 %, atau tercapai 100,05 persen. Lembaga PAUD pun terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan Aplikasi Pendataan Direktorat Jenderal PAUDNI, pada tahun 2011 terdapat 140.348 lembaga PAUD baru. Kemudian pada tahun 2012 bertambah menjadi 162.746 lembaga. (Yohan/ Teguh/ HK)

 

mas baim
Sejumlah Pemda Provinsi dan Kabupaten Belum Alokasikan Anggaran

SURABAYA. Berdasarkan data Pusat Data Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemdikbud) yang diolah berdasarkan data hasil Sensus Penduduk BPS 2010, pada akhir tahun 2011 di Indonesia masih terdapat sebanyak 6.730.682 orang (4,43%) penduduk berusia 15-59 tahun yang masih tuna aksara.  Pada akhir 2014, sesuai target nasional diharapkan angka tuna aksara usia 15-59 tahun turun menjadi 4,2%.

Dalam upaya percepatan penuntasan tuna aksara khususnya di 33  Kabupaten dan 15 Provinsi dengan jumlah buta aksara terpadat  yang merupakan kantong-kantong tuna aksara, dibutuhkan komitmen pemerintah pusat dan daerah bersama pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sinergi pengentasan.

“Kami Direktorat Jendetral PAUDNI, sengaja mengagendakan acara temu koordinasi penyelenggaraan kegiatan layanan pendidikan masyarakat seperti ini sehingga upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara bertahap dapat ditingkatkan dan diharapkan dapat mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan melalui pengalokasian anggaran dari APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten,” ujar Dirjen Paudni, Prof Dr Lydia Freyani Hawadi, Psikolog dalam acara Temu Koordinasi Layanan Pendidikan Masyarakat di Surabaya, Rabu (24/7).

Menurut Dirjen, untuk mewujudkan percepatan penuntasan tuna aksara, dibutuhkan keseriusan dari semua pihak baik pemerintah, swasta, dan lembaga/organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program yang akan mengimplementasikan program tersebut di lapangan.

“Selama ini sharing anggaran penuntasan tuna akasara tidak berjalan dengan semestinya. Masih banyak Provinsi dan Kabupatan/Kota belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program tuna aksara. Hampir 80 persen masih bertumpu pada APBN. Idealnya 40 persen pusat, 40 persen Provinsi dan 20 persen Kabupaten/Kota. Kebijakan pemerintah mulai tahun ini untuk Papua dan Papua Barat diberikan 60 persen,” ujar Dirjen.

Dikatakan, salah satu lembaga pendidikan masyarakat yang dipandang efektif untuk melaksanakan program tersebut adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga/ organisasi keagamaan, dan lembaga/ organisasi masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal.

Kegiatan ini diikuti  Kepala Bidang PNFI/ PAUDNI dan Kepala Bappeda dari 15 Provinsi, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bappeda dari 33 Kabupaten terpadat tuna aksara. Diharapkan memperoleh dukungan anggaran dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten pada tahun 2014, serta dukungan dan partisipasi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan swasta.

Dijelaskan, pendidikan keaksaraan merupakan bagian dari hak azasi manusia yang paling mendasar dan masih digunakan sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM), juga merupakan pemenuhan terhadap pencapaian tujuan ke-4 dari Pendidikan Untuk Semua (PUS), serta merupakan sarana untuk mencapai tujuan Millenium Development Goal’s (MDG’s).

33 Kabupaten
Sementara itu, Kasubdit Program dan Evaluasi, Drs Pahala Simanjuntak, MM mengatakan saat ini terdapat 33 kabupaten yang memiliki angka tuna aksara terpadat yang jumlahnya >50.000 orang yang tersebar di 8 provinsi yakni: Sumatera Utara (Kabupaten Nias Selatan), Banten (Kabupaten Tangerang), Jawa Barat (Kabupaten Indramayu, Bogor, Cirebon, Karawang, dan Bekasi), Jawa Tengah (Kabupaten Brebes, Sragen, dan Tegal).

Jawa Timur (Kabupaten Jember, Sumenep, Sampang, Bangkalan, Probolinggo, Malang, Pasuruan, Bojonegoro, Pamekasan, Tuban, Situbondo, Banyuwangi dan Bondowoso), Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat), Sulawesi Selatan (Kabupaten Gowa), dan Papua (Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Puncak, Tolikara, dan Paniai).

Disamping hal tersebut di atas, terdapat 7 provinsi yang Tuna Aksaranya lebih besar dari rata-rata nasional yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Barat, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Gorontalo. (Eko/ Dikmas, Teguh/HK)
sumber

mas baim
Dirjen PAUDNI:Pentingnya membaca, TBM harus selalu update buku

MAKASSAR. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta agar Taman Bacaan Masyarakat (TBM) selalu melakukan pemutakhiran jenis dan judul buku. Menurutnya, langkah tersebut akan menarik masyarakat agar mau berkunjung.

“Salah satu faktor masyarakat enggan ke TBM, karena mereka hanya mendapatkan buku-buku pelajaran sekolah” ucapnya saat menyampaikan paparan dalam kegiatan Temu Forum TBM di Makassar, Jumat (26/7)

Pada kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pengurus Forum TBM tersebut, Dirjen menegaskan harus ada sharing dari pemerintah daerah “lembaga TBM jangan hanya mengandalkan anggaran dari pusat, tapi daerah juga harus mengalokasi untuk TBM” harapnya. Namun Dirjen mengingatkan, lembaga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat agar memberikan kesempatan lembaga lain untuk mengakses bantuan pemerintah. “Jangan sampai satu lembaga mendapatkan bantuan dari APBN dan juga APBD” ucapnya.

Pada kegiatan yang bertema Temu Forum TBM : Pemberdayaan Peran Masyarakat Melalui Organisasi Mitra/lembaga tersebut, Dirjen juga menilai bahwa membaca memiliki peran penting dalam pembangunan karakter anak-anak sejak dini. Sebab, kekurangan yang dimiliki setiap manusia akan tertutupi dengan pengetahuan yang bisa ia dapat dari membaca.

“Kalau budaya membaca ini bisa diterapkan di seluruh rumah tangga, bangsa ini akan cepat mencapai kemajuan” tegasnya.

Laporan studi Programme for International Student Assessment-PISA (2009) menunjukkan, remaja dari berbagai kalangan, termasuk dari ekonomi kurang mampu sekalipun, dapat lebih cemerlang dari teman-teman sebaya mereka yang lebih kaya. Jika mereka secara teratur membaca buku, surat kabar, dan jenis bacaan lainnya di luar sekolah.

“Membaca dapat mengembangkan banyak keahlian, yang suatu saat nanti kita perlukan. Seperti: kecakapan sosial, pemahaman bahasa lisan, komunikasi dan cara menunjukkan emosi” urainya.

Dirjen memaparkan, salah satu kebijakan Direktorat Jenderal PAUDNI terkait pengembangan budaya baca adalah memperluas akses TBM yang bermutu. ”Untuk merealisasikan kebijakan PAUDNI tersebut, maka setiap kabupaten harus memiliki minimal 10 TBM” kata Dirjen.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen juga mengharapkan masukan sebagai bahan pengambilan kebijakan “Kami berharap masukan secara bottom up dari Forum TBM, agar kebijakan yang kami keluarkan sejalan dengan kondisi dilapangan” pungkasnya. (Rais/HK)

 

mas baim
Keluarga Besar PAUD Aisyiyah Krapyaklor Pekalongan

Mengucapkan selamat atas kelahiran putra ke:2 yang bernama:
Muhammad Qais Shafwaan









"Semoga menjadi anak sholeh yang berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa".

yang berbahagia
Lismardiyanah & Keluarga